Bisnis Ritel dan Waralaba Di Bawah Cengkraman Pemerintah

Bisnis Ritel dan Waralaba Di Bawah Cengkraman Pemerintah

Ceruk pasar konsumsi dalam negeri yang sangat besar. Bertambah banyaknya kelompok masyarakat kelas menengah semakin membuka peluang emas bagi pengusaha yang menjalankan bisnis di sektor konsumsi. Kondisi ini yang menjadi magnet bagi pelaku usaha sektor konsumsi untuk terus berekspansi mengembangkan bisnisnya.

Persaingan antar ritel modern pun kini semakin ketat. Kehadiran ritel-ritel modern ini kerap dijadikan kambing hitam tergusurnya pasar tradisional. Waralaba asing secara perlahan memasuki daerah atau lokasi di sejumlah kota-kota besar seperti JakartaSurabaya, Semarang.

Bahkan, waralaba asing mulai melirik pasar di Indonesia bagian timur. Tren pertumbuhan waralaba saat ini mencapai 10-12 per tahun dan lebih didominasi oleh perkembangan waralaba lokal. Bahkan, angka tersebut masih bisa terakselerasi hingga 15 persen di akhir tahun ini.

Pertumbuhan bisnis yang moderat lebih didorong oleh kualitas bisnis ketimbang kuantitas bisnis. Kualitas bisnis menjadi faktor utama. Untuk segmen bisnis, waralaba yang bergerak di bidang makanan dan minuman masih sangat diminati oleh pelaku bisnis dan pemilik modal.

Makin kinclongnya bisnis ritel dan waralaba membuat perbankan syariah mulai melirik pembiayaan bisnis yang memiliki prospek bagus tersebut. Bukan tidak mungkin, waralaba asing akan menguasai pasar dalam negeri.

Pemerintah sadar akan masa depan waralaba dan ritel yang dikhawatirkan tidak sehat dalam persaingan usaha. Sebab, saat ini banyak tempat usaha telah melenceng dan melanggar prinsip persaingan usaha. Awal tahun ini Kementerian Perdagangan menyiapkan dua aturan.

Soal keberadaan mini market atau waralaba asing. Regulasi pertama mengenai pasar yang akan menjelaskan detail yang dimaksud dengan convenience store, restoran, cafe, supermarket. Beleid kedua adalah soal waralaba.

Setelah cukup lama wacana tersebut bergulir, peraturan baru diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan mengenai waralaba pasar modern akhir Oktober 2012. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68/M-DAG/PER/10/2012. Tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern disebutkan bahwa pemberi waralaba dan penerima waralaba. Untuk jenis toko modern dibatasi hanya bisa membangun maksimal 150 gerai di Indonesia.

Pembangunan gerai setelah jumlah tersebut, harus diwaralabakan. Dengan peraturan seperti itu, tak heran bila asosiasi penjual ritel maupun waralaba mengaku keberatan dengan keputusan itu. Pengusaha merasa pembatasan itu tidak disertai rasionalisasi dan pertimbangan yang jelas.

Terlebih, Kemendag tidak menjelaskan alasan penetapan jumlah 150 gerai sebagai batas maksimum. Tidak hanya soal pembatasan gerai, pelaku usaha ritel dan waralaba juga menyoroti pasal soal sanksi untuk pemilik waralaba yang enggan melepas gerainya setelah lewat 150 unit.

Pada pasal 11c permendag 68/2012, pemerintah mengancam mencabut Surat Tanda Usaha Pendaftaran Waralaba (STUPW), jika pengusaha membandel. Beleid itu seperti membatasi ekspansi minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Dua jaringan ritel tersebut terlanjur memiliki lebih dari 6.000 gerai.

Sebab, jaringan ritel terbesar adalah Indomaret dengan 6.300 gerai, disusul Alfamart 6.000 lebih gerai. Dari dua minimarket itu, baru 20 persen yang sudah diwaralabakan. Aturan teranyar tersebut membatasi gerai dengan area luasnya, seperti di bawah 400 meter persegi untuk minimarket, supermarket 1.200 meter persegi, dan departement store 2.000 meter persegi ke bawah.

Selain pembatasan jumlah, permendag 68/2012. Mengatur batasan luas gerai dan kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri. Paling sedikit 80 persen dari jumlah jenis barang yang diperdagangkan.

Keluarnya aturan ini diakui sebagai bagian dari strategi menyelamatkan produk lokal yang selama ini tergusur dan kalah bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Sebab, produk lokal di ritel modern tidak mendapat fasilitas yang layak seperti perlakuan pada produk impor.

Untuk menempatkan produk lokal di garda terdepan pasar dalam negeri, Kemendag merevisi Permendag 53/2008. Selama ini, peraturan menteri itu menjelaskan tentang aturan pengenaan potongan harga reguler, potongan harga tetap, potongan harga khusus, potongan harga promosi, dan biaya promosi.

Ketentuan tersebut mengatur bisnis ritel modern agar keberadaannya menopang industri nasional yang selama ini cenderung tidak berdaya menghadapi serbuan produk impor. Akan ada dua implementasi yang diupayakan berjalan setelah revisi permen tersebut.

Pertama, mewajibkan penggunaan produk dalam negeri hingga 80 persen di ritel dan waralaba modern. Kedua, mengakomodasi pengadaan bahan baku untuk kebutuhan di dalam negeri. Jika nantinya ada kebutuhan untuk bahan baku yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, ada kelonggaran untuk impor.

Kemendag beralasan, dua aturan tersebut akan melindungi produk dalam negeri serta memberdayakan usaha kecil menengah (UKM). Permendag 68/2012 diklaim berpihak pada pengusaha kecil di daerah yang ingin mencoba peruntungan bisnis waralaba.

Pembatasan jumlah gerai tidak perlu dianggap rumit. Prinsip permendag ini hanyalah mengalihkan kepemilikan gerai ke pihak lain. Sebab, pada dasarnya skema bisnis waralaba adalah memberdayakan mitra kerja, tidak hanya menguntungkan pemilik waralaba saja.

Source https://www.merdeka.com/ https://www.merdeka.com/uang/bisnis-ritel-dan-waralaba-di-bawah-cengkraman-pemerintah-kaleidoskop-2012.html
Comments
Loading...