Kebijakan Fiskal: Pengertian, Instrumen, Jenis dan Contoh

Untuk menjaga stabilitas perekonomian, kebijakan terkait setiap aktivitas transaksi perlu dikeluarkan. Ada banyak kebijakan semacam ini yang dikeluarkan oleh pemerintah dan salah satunya adalah kebijakan fiskal.

Tentu saja kebijakan ini perlu kita ketahui dan pahami. Bukan sekadar untuk mengetahui, namun untuk menambah wawasan kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian negara.

Memahami Kebijakan Fiskal

Kebijakan yang diambil negara dengan tujuan tertentu dengan cara menambah atau mengurangi pendapatan dan belanja negara. Tujuan yang ingin dicapai bisa bermacam-macam, beberapa yang populer adalah mengurangi pengangguran dan mencapai target pembangunan ekonomi.

Alat utama yang dibutuhkan negara untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah pajak dan belanja negara.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Seperti yang telah dibahas di atas, alat atau instrumen utama dalam kebijakan ini adalah pajak dan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Instrumen lainnya adalah anggaran dan utang publik.

• Belanja: seluruh pengeluaran negara yang ditujukan untuk pembangunan. Pos pengeluaran yang sering dilakukan pemerintah adalah dana operasional, pengadaan bantuan dan pembangunan infrastruktur.
• Pajak: suku bunga pajak dapat naik dan turun tergantung situasi perekonomian negara. Misalnya, jika serapan penerimaan negara dinilai kecil, maka solusinya adalah dengan menaikkan pajak.
• Anggaran: pos ini biasanya berfungsi sebagai rekening tabungan jika terjadi sesuatu. Salah satu contohnya adalah ketika inflasi terjadi maka pemerintah akan mengambil dana dari APBN untuk disuntikkan dana kepada masyarakat agar perekonomian dapat bergairah kembali.
• Utang publik: salah satu pendapatan pemerintah berasal dari pinjaman atau pembayaran utang publik kepada negara. Hal ini dapat menjadi penguatan untuk menghadapi inflasi.

Jenis kebijakan fiskal

1. Berdasarkan Teori

• Kebijakan fiskal fungsional: pelaksanaan kebijakan fiskal didasarkan pada pengamatan terhadap belanja dan penerimaan anggaran negara yang didasarkan pada dampak tidak langsung peningkatan kesempatan kerja terhadap pendapatan negara.
• Kebijakan fiskal yang disengaja: manipulasi anggaran langsung. Caranya adalah dengan mengubah belanja negara, mengubah sistem pemungutan pajak, dan mengubah pengolahan pajak.
• Kebijakan fiskal yang tidak disengaja: mengendalikan arus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif dan tidak dapat diprediksi. Alat kebijakan ini adalah pajak progresif, asuransi pengangguran, kebijakan harga dan proposal.

2. Berdasarkan Jumlah Pendapatan dan Pengeluaran

• Kebijakan fiskal berimbang: menyeimbangkan jumlah pemasukan dan pengeluaran. Dampak positif yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini adalah pemerintah tidak perlu mengajukan kredit modal. Namun dampak negatifnya adalah keadaan perekonomian akan semakin buruk jika kebijakan dikeluarkan pada saat keadaan perekonomian negara sedang tidak baik.
• Kebijakan fiskal surplus: Kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi dengan menjadikan pendapatan lebih besar daripada pengeluaran.
• Kebijakan fiskal defisit: kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan pengeluaran dibandingkan pendapatan. Cara ini efektif mengatasi pasar yang sedang lesu, namun bisa membuat keuangan negara terus menerus minus.
• Kebijakan fiskal dinamis: upaya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu untuk menutupi pengeluaran yang ada.

Tujuan Kebijakan Fiskal

1. Peningkatan PDB dan Pertumbuhan Ekonomi

Instrumen kebijakan ini adalah bea cukai, PBB, pajak penghasilan, devisa, impor, pariwisata, dan lain-lain. Tujuan kebijakan ini jelas, yakni untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sedangkan pengeluaran yang dimaksudkan untuk ditanggung oleh kebijakan ini adalah: pengeluaran untuk pembelian senjata, pembangunan fasilitas umum, proyek pemerintah dan program lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk kepentingan masyarakat, yaitu agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Salah satunya tentu saja tersedianya lapangan kerja yang memadai. Dengan cara ini, angka pengangguran dapat dikurangi dan meningkatkan lingkaran perekonomian masyarakat yang juga akan berdampak pada sektor sosial budaya.

3. Stabilisasi Harga Komoditas dan Penanganan Inflasi

Penurunan harga komoditas dapat menghilangkan harapan keuntungan bagi pihak swasta, namun jika harga meningkat tentu akan menimbulkan inflasi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan di bawah standar.

Di sisi lain, inflasi sebenarnya juga dapat membawa manfaat lain dalam hal kesempatan kerja, karena lapangan kerja justru akan terbuka lebar. Agar semua pihak dapat memperoleh manfaat, maka perlu dikeluarkan kebijakan fiskal untuk menstabilkan inflasi.

Baca Juga: Kebijakan Moneter

Contoh Kebijakan Fiskal

1. Pengampunan Pajak 2017

Pada tahun 2017, pemerintah yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan amnesti pajak atau tax amnesty.

Sasaran penghapusan beban pajak ini menyasar badan usaha dan orang pribadi yang terjerat pajak dan tidak melaporkan jumlah kekayaannya, terutama seluruh harta benda yang berada di luar negeri.

Apabila badan usaha atau perseorangan hendak melaporkan harta kekayaannya dan laporan perpajakan yang masih dalam proses, maka tidak akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Saat kebijakan tersebut dikeluarkan, laporan dari NPWP masuk dengan jumlah yang fantastis yakni 4.000 triliun. Dari jumlah tersebut, negara memperoleh pendapatan hingga 130 triliun.

2. Mengurangi subsidi bahan bakar

Pada tahun yang sama, pemerintah juga mencabut subsidi BBM yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya. Pencabutan ini tidak berlaku untuk semua kelompok, karena masyarakat miskin tetap mendapat alokasi dana untuk itu.

Melalui kebijakan tersebut, harga bahan bakar yang beredar pun ikut meningkat dan bergerak seiring dengan harga minyak dunia. Meski awalnya banyak protes, namun pemerintah mampu membuktikan adanya perbaikan di sektor pelayanan publik, khususnya pemerataan pembangunan dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan.

3. Permohonan Bebas Visa

Salah satu gerbang pendapatan yang terus didorong pemerintah adalah sektor pariwisata. Cara yang diterapkan adalah dengan menerbitkan ketentuan bebas visa untuk negara tertentu.

Melalui cara tersebut, pemerintah berharap semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia dan menjadi sumber tambahan devisa negara. Apalagi, sektor pariwisata Indonesia juga sedang gencar membenahi diri agar lebih menyenangkan.

Penerapan kebijakan fiskal harus terlebih dahulu melihat kondisi perekonomian. Namun di atas semua itu, tentu saja tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara.