Pemerintah Harus Atur Lisensi Waralaba

Pemerintah Harus Atur Lisensi Waralaba

Pemerintah diminta mulai mengatur kegiatan perusahaan yang menggunakan pola Business Opportunity (BO) dan lisensi yang omzetnya mencapai 80% dari sekitar Rp83 triliun total omzet bisnis ritel termasuk waralaba.

BO dan lisensi itu harus diatur, jika tidak akan seperti bisnis waralaba dulu. Waralaba diatur karena dulu banyak sekali perusahaan yang menipu yang mengatakan punya waralaba yang bisa dalam tiga bulan sukses padahal tidak.

Amir mengaku khawatir jika pemerintah tidak mulai mengatur dua bentuk usaha tersebut maka perkembangannya tidak bisa dikendalikan. Selama 2009 ini perputaran uang dalam bisnis waralaba, BO dan lisensi mencapai Rp. 83 triliun yang menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja.

Hanya sekitar 20% di antara Rp83 triliun itu merupakan omzet usaha waralaba, sedangkan sisanya merupakan omzet BO dan lisensi. Pertumbuhan omzet tiga jenis usaha tersebut pada tahun depan minimal sekitar 10% dan akan terus tumbuh setiap tahunnya.

Selama ini, pemerintah baru mengatur bisnis waralaba dengan Peraturan Pemerintah No.42/2007 dan Permendag 31/2008. Dalam aturan tersebut pemerintah mengharuskan pemilik waralaba untuk mendaftarkan diri di Departemen Perdagangan.

Dengan aturan tersebut saja, dari sekitar 803 unit usaha yang mengaku waralaba, hanya 30-an perusahaan yang sudah memiliki SUrat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Waralaba. Unit-unit usaha yang mengaku sebagai waralaba lainnya masih banyak yang berstatus BO atau lisensi.

Ketangguhan usaha jenis itu belum dapat dipertanggungjawabkan mengingat usaha tersebut rata-rata belum berumur tiga tahun. Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar membuat pengaturan terhadap BO dan lisensi agar masyarakat tidak tertipu.

Source https://www.merdeka.com/ https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-harus-atur-lisensi-waralaba.html
Comments
Loading...