Pendaftaran Waralaba Bakal Dipermudah

Pendaftaran Waralaba Bakal Dipermudah

Bisnis waralaba saat ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan untuk masa depan. Tak heran kalau saat ini banyak pemainnya. Tapi masalahnya, mereka cukup kesulitan untuk bisa masuk mengingat peraturan pemerintah yang begitu ketat.

Melihat hal itu, pemerintah rencananya akan mempermudah  dengan merevisi aturan main terkait bisnis waralaba. Sedikitnya akan ada 4 peraturan menteri perdagangan yang akan direvisi. Namun sampai saat ini masih dalam tahap pembicaraan. Hal ini dilakukan guna mendongkrak arus investasi dan jumlah pengajuan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW).

Adapun aturan-aturan tersebut seperti Permendag No.53/2012 tentang Penyelenggaraa Waralaba. Permendag No.68/2012 tentang Waralaba dan Jenis usaha Toko Modern. Permendag No.7/ 2013 tentang Kemitraan Waralaba. Permendag No.70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Kasubdit Distribusi Langsung dan Waralaba Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dirjen Perdagangan Pemerintah ingin meningkatkan jumlah pendaftaran waralaba. Tetapi dengan banyaknya peratuan yang berlaku membuat pelaku usaha kesulitan.

Setidaknya ada tiga penyederhanaan regulasi waralaba yang dianggapnya cukup memberatkan pengusaha. Pertama, pemerintah berencana untuk menghilangkan batas maksimum jumlah gerai waralaba, yakni 150 untuk toko modern dan 250 untuk franchise makanan dan minuman.

Tujuan mengatur gerai ini adalah menjaga persaingan yang sehat antara pelaku usaha waralaba dan pelaku UKM yang bertumbuh pesat. Serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dari pertumbuhan usaha waralaba.

Kedua, pemberi waralaba akan diperbolehkan untuk menunjuk lebih dari satu penerima waralaba, tetapi dengan pembagian wilayah yang sudah disetujui dalam perjanjian usaha waralaba. Dengan aturan master franchise agreement tersebut. Pemberi waralaba dari luar negeri bisa ditanyai ketika hanya memberikan hak atau lisensi kepada satu penerima waralaba saja.

Ketiga, pemerintah juga akan menghapus ketentuan penggunaan bahan baku, peralatan, dan barang dagangan dengan penggunaan minimal 80% produk dalam negeri. Ketentuan tersebut akan diganti menjadi pengutamaan penggunaan barang dan/jasa hasil produksi dalam negeri. Selain itu, pelaku usaha wara laba akan diminta untuk mengutamakan pengolahan bahan baku dari dalam negeri.

Sepanjang 2013 hingga 2018, Kemendag telah menerbitkan 210 STPW yang terdiri atas 79 pemberi waralaba luar negeri, 75 pemberi waralaba dalam negeri, 44 penerima warlaba luar negeri, 8 pemberi waralaba lanjutan dan 4 SPTW perpanjangan.

Sementara itu dari jenisnya, waralaba Luar Negeri masih didominasi oleh bidang usaha kuliner (restoran, rumah makan, kafetaria, makanan dan minuman) yang menyumbang 60,7% dari total waralaba asing terfdaftar, usaha ritel menyumbang 13,1% dan pendidikan 11,9%.

Waralaba merek dalam negeri, usaha kuliner menyumbang 41% (Jasa Makanan dan Minuman, Kafetaria, Restoran dan Rumah Makan), bidang jasa pendidikan menyumbang 11,5%, usaha jasa kecantikan (salon, spa, perawatan tubuh, klinik kecantikan) menyumbang 9%, dan usaha ritel (Toko Modern) sebesar 7,7%.

Source bisniswaralaba.id
Comments
Loading...