Pengusaha Ajukan Judicial Review Aturan Waralaba

Pengusaha Ajukan Judicial Review Aturan Waralaba

Setelah melalui tarik ulur dan perdebatan antara pemerintah dengan pengusaha, produk hukum yang mengatur bisnis ritel dan waralaba akhirnya dilansir Kementerian Perdagangan. Salah satu pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 yang menjadi sorotan adalah kebijakan pemerintah yang hanya membolehkan pemberi waralaba dan penerima waralaba jenis toko modern untuk membangun maksimal 150 gerai saja.

Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amir Karamoy merasa pembatasan itu tidak disertai rasionalisasi dan pertimbangan yang jelas. Terlebih, Kemendag tidak menjelaskan alasan penetapan jumlah 150 gerai sebagai batas maksimum.

Hingga kini, dia mendengar beberapa anggota asosiasi masih mempertahankan sikap untuk memperkarakan beleid yang mengatur ritel modern itu. Apalagi ketika pemerintah berkukuh membatasi tanpa memberi sosialisasi dan penjelasan kepada pengusaha tentang permendag ini.

Tidak hanya soal pembatasan gerai, pelaku usaha ritel dan waralaba juga menyoroti pasal soal sanksi untuk pemilik waralaba yang enggan melepas gerainya setelah lewat 150 unit. Amir melihat aturan ini aneh. Pada pasal 11c permendag 68/2012, pemerintah mengancam mencabut Surat Tanda Usaha Pendaftaran Waralaba (STUPW).

Jika pengusaha membandel. Aturan itu akhirnya dianggap kontradiktif lantaran isinya tidak hanya mengatur waralaba, melainkan juga ritel modern seperti departement store. Beleid ini berlaku bagi minimarket dan jenis toko modern lain seperti supermarket dan department store.

Selain pembatasan jumlah, permendag 68/2012 juga mengatur batasan luas gerai dan kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah jenis barang yang diperdagangkan.

Amir menuntut Kemendag segera menggelar sosialisasi untuk menghindarkan polemik lebih lanjut. Dia menyatakan siap membantu pemerintah melakukan dialog dengan pengusaha. Kadin juga siap membantu untuk menggelar sosialisasi. Karena sekarang ada masalah komunikasi dengan adanya pembatasan itu.

Source https://www.merdeka.com/ https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-ajukan-judicial-riview-aturan-waralaba.html
Comments
Loading...