Waralaba Sesuai Pasal 33 UUD 1945

Waralaba Sesuai Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 45 dengan waralaba dikaitkan dengan regulasi waralaba di Indonesia yang memang masih belum ketahuan bentuknya akan jadi seperti apa. 3 instrumen terpenting negara Indonesia:

  1. Sila ke 5 Pancasila yang berbunyi: “KEADILAN SOSIAL bagi seluruh rakyat Indonesia.”
  2. Salah satu tujuan negara yang diartikulasikan dalam Pembukaan UUD 45 yang berbunyi : “…..ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan KEADILAN SOSIAL…..”
  3. Mencantumkan secara spesifik dalam batang tubuh UUD 45 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi: “…Perekonomian disusun sebagai USAHA BERSAMA berdasar atas azas kekeluargaan..”

Banyak orang menyebut sistem ekonomi tersebut dengan istilah ekonomi kerakyatan. Salah satu bentuk usaha yang diyakini selaras dengan semangat ekonomi kerakyatan adalah KOPERASI. Maka sejak Indonesia merdeka sampai sekarang 70 tahun setelah kemerdekaan. Koperasi didorong terus pembentukannya dan tingkat partisipasinya di dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Saat ini, setelah 20 tahun lebih berkecimpung dalam dunia WARALABA baik melalui komunitas di Indonesia, di wilayah di Asia maupun dunia, saya semakin melihat jelas bahwa waralaba atau franchise adalah sebuah praktek bisnis yang memiliki kriteria ekonomi kerakyatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 UUD 45.

Bagaimana kriteria itu?

Kriteria pertama, USAHA BERSAMA. Pada bisnis waralaba, jaringan yang luas dan besar dimiliki secara bersama-sama oleh franchisor (pemberi waralaba) dan franchisee (penerima waralaba). Sebagai contoh, sebuah jaringan restoran waralaba dengan jumlah 250 outlet dengan 25 dimiliki oleh franchisor dan 225 lainnya dimiliki oleh 225 orang franchisee.

Dari luar bisnis tersebut tampak sebagai sebuah jaringan restoran yang sama sistem operasional yang standar. Konsumen tidak lagi memperhatikan siapa pemilik masing-masing outlet. Mereka melihat restoran itu adalah restoran yang besar, baik dan sukses. Tidak disadari bahwa sebenarnya bisnis tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh 226 orang pribadi yang saling independen satu dengan lainnya.

Kriteria Kedua, AZAS KEKELUARGAAN. Prinsip yang paling penting dalam azas kekeluargaan adalah penghormatan atas kesetaraan dan kebebasan. Orang-orang yang memiliki sebuah bisnis waralaba, baik sebagai franchisor maupun franchisee, adalah orang-orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian waralaba.

Masing-masing memiliki hak yang setara, tidak ada yang mendominasi satu di atas yang lainnya. Mereka memiliki fungsi masing-masing yang spesifik yang tidak saling tumpang tindih. Franchisor tidak tumpang tindih dengan franchisee, demikian juga franchisee pemilik sebuah outlet tidak tumpang tindih dengan franchisee outlet lainnya.

Semua memainkan perannya pada wilayahnya masing-masing, dengan irama yang sama. Dalam istilah ilmu fisika disebut dengan gerakan yang koheren, dan gerakan tersebut memiliki tenaga atau energi yang luar biasa besar.

Atas dasar 2 kriteria di atas, saya melihat bahwa waralaba adalah bentuk susunan usaha bersama yang sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 45. Bahkan saya juga berkeyakinan bahwa sistem waralaba ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan koperasi yang selama ini kita alami bersama.

Bije Widjajanto

Konsultan Franchise Ben WarG Consulting, Komisioner Pendidikan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Pengasuh dan Coach Komunitas Waralaba Nusantara (KAWAN), Direktur Indonesia Center for Franchising Studies (ICeFS).

Comments
Loading...